Latar Belakang

Arah pembangunan Jangka Menengah ke - 4 (2020-2024) ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat untuk menuju arah pembangunan jangka panjang (2005-2025).

Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan.Upaya pelayanan kesehatan dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh, berjenjang, terpadu dan berkesinambungan.Selain itu, upaya kesehatan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi bidang kesehatan seiring dengan fenomena globalisasi berdasarkan paradigma sehat. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat harus juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Bahwa setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dinyatakan bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Penjabaran PP 38 tahun 2007 mengamanatkan bahwa tugas Kementerian Kesehatan mengawal jumlah, jenis, mutu, dan penyebaran SDMK sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu,pentingnya menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan merupakan langkah strategis yang perlu dilaksanakan dalam upaya mendukung pembangunan kesehatan. Perencanaan SDM Kesehatan dimaksudkan untuk memperoleh jumlah tenaga yang tepat dalam keterampilan, pengalaman dan kompetensi yang dibutuhkan dalam tugasnya dan dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.

Dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), salah satu sub sistem adalah sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan yang merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan dari penyelenggaraan sub sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten sesuai kebutuhan yang terdistribusi secara adil dan merata serta didayagunakan secara optimal.

Dalam rangka mengatur Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) terbitlah Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan, baik jumlah, jenis, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan (pasal 13 UU Nakes), Perencanaan Tenaga Kesehatan disusun secara berjenjang (dimulai dari fasilitas kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi, sampai dengan Pemerintah secara Nasional) berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan (pasal 14 ayat 2 UU Tenaga Kesehatan). Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien serta penyelenggaraan pelayanan publik yang memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat diperlukan jumlah, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai yang tepat sesuai beban kerja dan kebutuhan riil organisasi.Maka Permenkes Nomor : 33/2015 mengatur Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan.

Isu strategis dalam pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai berikut :

  1. Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk pembangunan kesehatan.
  2. Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan masih perlu ditingkatkan dan belum didukung dengan system informasi yang memadai.
  3. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai Sumber Daya Manusia Kesehatan.
  4. Dalam pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan pemerataan dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas masih kurang terutama di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan dan daerah kurang diminati.
  5. Pembinaan dan pengawasan mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) belum sesuai dengan yang diharapkan.
  6. Sumber daya pendukung masih terbatas.

Secara ringkas, bahwa tantangan kedepan untuk memenuhi ketersediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang masih terbatas adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu dan persebaran Sumber Daya Manusia Kesehatan terutama di Daerah yang didukung dengan pemuatan regulasi termasuk akreditasi dan regulasi, yang juga merupakan salah satu strategi yang tertuang dalam rencana strategis kementerian kesehatan 2015-2019.

  • Address

    Jl. Kh Ahmad Dahlan No.39, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50241

  • Hotline

    Telp (024) 8316758

    Faks (024) 8450949

  • Email contact

    bp4smg@yahoo.com

  • Website

    balkessemarang.dinkesjatengprov.go.id